Makassartoday.com, Makassar — Kerusakan ekosistem di Gunung Bulu Bawakaraeng memicu keprihatinan mendalam dari jaringan mahasiswa pecinta alam dan organisasi lingkungan di Sulawesi Selatan. Menanggapi kondisi tersebut, aliansi kolektif menggelar Dialog Publik dan Pameran Kerusakan bertema “Gunung Bulu Bawakaraeng Rusak, Siapa yang Bertanggung Jawab?” di Aula FEBI UIN Alauddin Makassar, 22–23 Juli 2026.
Kegiatan ini diprakarsai oleh MAPALASTA UIN Alauddin Makassar bersama Pusat Koordinasi Daerah (PKD) Mapala se-Sulsel, Yayasan Bumi Toala Indonesia, serta belasan organisasi Mapala lintas perguruan tinggi di Makassar dan sekitarnya.
Pameran Kerusakan dan Maket Topografi 1924
Selama dua hari, forum ini menyuguhkan pameran foto yang merekam fakta kondisi lapangan: tumpukan sampah, pembukaan jalur pendakian liar, dampak pendakian massal, pembalakan pohon, hingga perubahan geomorfologi gunung.
Periklanan
Tak hanya foto, panitia turut menampilkan maket 3D berbasis peta topografi tahun 1924 dari arsip Perpustakaan Universitas Leiden. Maket ini menjadi pembanding visual kondisi bentang alam Bawakaraeng sebelum terjadinya musibah longsor besar yang mengubah struktur fisik kawasan tersebut.
“Salah Urus” dan Absennya Undang-Undang Gunung
Pemerhati Gunung Bulu Bawakaraeng, Nevy James Tonggiroh, hadir sebagai pemantik diskusi. Dalam pemaparannya, Nevy menegaskan bahwa kerusakan Bawakaraeng tak sekadar diakibatkan oleh perilaku pendaki, tetapi juga dipicu oleh pendekatan pengelolaan yang keliru.
“Yang mengurusi tempat ini tidak memahami apa itu gunung. ‘Bawakaraeng’ itu adalah nama gunung, maka logikanya harus diurus dengan ilmu gunung, bukan hanya dengan cara berpikir kehutanan atau lingkungan. Salah satu penyebab kerusakan Gunung Bulu Bawakaraeng adalah karena salah urus,” tegas Nevy.
Nevy juga menyoroti ketiadaan payung hukum khusus yang melindungi pegunungan di Indonesia. Menurutnya, tanpa regulasi berbasis karakteristik gunung, tata kelola yang diterapkan saat ini disamakan begitu saja dengan kawasan hutan biasa.
Padahal, Gunung Bawakaraeng memiliki nilai ekologis, historis, budaya, dan spiritual yang kuat bagi masyarakat Sulawesi Selatan, termasuk keterkaitannya dengan jejak awal sejarah Islam di Asia Tenggara.
Sorotan Fasilitas Tanpa Kajian Ilmiah
Para peserta dari kalangan Mapala turut mengkritisi pembangunan fasilitas fisik seperti musholah dan toilet di area atas gunung yang dinilai minim kajian ilmiah mendalam. Mereka mendesak agar tata kelola tidak melulu bergantung pada kebijakan pemerintah pusat yang sering kali tidak memahami dinamika dan kondisi spesifik lokal.
Forum berpandangan bahwa keterlibatan masyarakat adat/lokal serta pengalaman lapangan organisasi pecinta alam harus dijadikan modal utama dalam pengawasan, edukasi, dan restorasi kawasan.
Pihak Pemerintah Absen
Sayangnya, agenda dialog di hari kedua yang dirancang untuk mempertemukan mahasiswa dengan pemangku kebijakan tidak berjalan sesuai rencana. Tiga instansi kunci—Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulsel, Pusdal LH SUMA, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sulsel—absen dari forum tersebut.
Meski tanpa kehadiran perwakilan pemerintah, sekitar 80 peserta yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, dan komunitas tetap melanjutkan diskusi secara interaktif.
Penyelenggara menegaskan bahwa forum ini bukanlah akhir, melainkan titik mula gerakan kolektif untuk mengawal restorasi, mendorong kajian ilmiah, dan mendesak lahirnya kebijakan yang benar-benar memihak pada kelestarian Gunung Bulu Bawakaraeng.
