Makassartoday.com, Makassar – Pemerintah Kota Makassar memperkuat sinergi dengan Komisi V DPR RI dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang untuk menata wajah kota agar lebih bersih, tertib, dan berestetika. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait standarisasi infrastruktur perkotaan.
Fokus utama dari kolaborasi ini mencakup penataan trotoar, normalisasi kanal, serta pembenahan kawasan pinggiran sungai. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang lebih sehat serta memperkuat citra Makassar sebagai kota yang ramah dan berkelanjutan.
Komitmen kerja sama tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi di Kantor Balaikota Makassar, Jumat (6/2/2026). Pertemuan ini dihadiri oleh Anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Selatan Hamka B. Kady, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Heriantono Waluyadi, serta perwakilan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.
Hamka B. Kady menyatakan bahwa Komisi V bersama jajaran balai teknis siap memberikan dukungan penuh terhadap visi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Dukungan ini mencakup aspek teknis sebagai pengendali banjir maupun aspek estetika guna memperindah lanskap kota.
Periklanan
Lebih lanjut, Hamka menekankan bahwa penertiban aktivitas di sepanjang kanal dan bahu jalan menjadi prioritas. Hal ini dilakukan agar fungsi utama infrastruktur tidak terganggu oleh bangunan liar atau aktivitas ekonomi yang tidak tertata, sesuai dengan semangat pembangunan terintegrasi.
Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dianggap sebagai kunci efisiensi anggaran dan efektivitas program. Hamka menilai koordinasi yang solid sangat krusial, terutama dalam menghadapi tantangan musim hujan untuk meminimalkan potensi banjir di wilayah perkotaan.
Ada tiga isu fundamental yang menjadi perhatian dalam kolaborasi ini, yakni penanganan sampah, pemenuhan kebutuhan air bersih, serta penataan kawasan kumuh. Ketiga poin tersebut dinilai selaras dengan agenda kerja prioritas yang dicanangkan oleh Wali Kota Makassar.
Hamka juga menyoroti kondisi kanal yang selama ini dipenuhi sampah dan bangunan liar. Ia berharap di bawah tanggung jawab Balai Pompengan dan dukungan Pemkot, kanal-kanal tersebut dapat kembali berfungsi optimal tanpa gangguan visual maupun teknis.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut hangat dukungan legislatif dan kementerian tersebut. Menurut pria yang akrab disapa Appi ini, penyelesaian masalah perkotaan memang memerlukan pendekatan lintas sektoral karena adanya perbedaan kewenangan administratif.
Munafri menjelaskan bahwa pembahasan mendalam akan dilakukan pada isu strategis seperti pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari. Koordinasi ini diharapkan mampu memberikan solusi konkret bagi permasalahan sanitasi yang selama ini menghambat estetika kota.
Selain infrastruktur air, Pemkot Makassar juga memberikan perhatian serius pada penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Munafri menegaskan bahwa hak pejalan kaki di atas trotoar harus dipulihkan sebagai bagian dari pemenuhan hak publik atas ruang terbuka yang nyaman.
Di sisi teknis, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Heriantono Waluyadi, memastikan pemeliharaan rutin kanal-kanal utama akan terus berjalan hingga tahun 2026. Fokus jangka pendeknya adalah memastikan aliran air lancar guna mengantisipasi debit air tinggi saat musim hujan.
BBWS juga tengah mengoordinasikan pengoperasian pintu air dan pompa di berbagai titik strategis kanal. Pengawasan ketat terhadap limbah dan sampah menjadi kunci agar pompa tersebut dapat bekerja sesuai kapasitas desain dan mencegah genangan di permukiman warga.
Heriantono menambahkan bahwa kolaborasi ini sebenarnya merupakan keberlanjutan dari program tahun-tahun sebelumnya yang kini dipertajam. Dengan dukungan politik dari DPR RI dan eksekusi dari Pemkot, target pembersihan kanal diyakini akan lebih cepat tercapai.
Sinergi yang terbangun antara Pemkot Makassar, DPR RI, dan BBWS ini diharapkan menjadi role model pembangunan infrastruktur yang harmonis. Melalui koordinasi yang berkesinambungan, warga Makassar diproyeksikan dapat menikmati kota yang lebih tertata dan bebas dari ancaman banjir.
(**)
