Makassartoday.com, Jakarta — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) berkomitmen penuh mengawal penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam seluruh program prioritas nasional. Salah satu fokus utamanya adalah memberikan pendampingan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh proses produksi, pengelolaan sisa makanan, hingga air limbah dari program tersebut tidak mencemari lingkungan. Sebaliknya, limbah yang dihasilkan diputar kembali menjadi sumber daya baru yang memiliki nilai ekonomi dan ekologi.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri LH/Wakil Kepala BPLH, Diaz Hendropriyono, saat menjadi panelis dalam ajang Indonesia Net-Zero Summit 2026 yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (1/8/2026).
“Target kita adalah mendampingi setiap SPPG agar mampu menciptakan ekosistem sirkular. Prinsip circularity harus ada di setiap kegiatan yang kita lakukan, termasuk program prioritas Presiden,” ujar Wamen Diaz.
Periklanan
Dalam pelaksanaannya, KLH/BPLH memberikan pendampingan teknis serta penyediaan infrastruktur lingkungan di beberapa titik percontohan. Salah satu contoh sukses terlihat di SPPG Halim, Jakarta, melalui pemanfaatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Di Halim, selain mengelola sampah, kami menyediakan IPAL untuk mengolah air limbah. Tepat di sebelah SPPG terdapat sawah seluas 6,5 hektar. Berkat air irigasi dari IPAL tersebut, sawah bisa panen hingga tiga kali. Dari sini kita bisa lihat, MBG bukan hanya memberi makan, tetapi juga bisa memproduksi pangan,” ungkap Diaz.
Diaz juga menekankan bahwa penerapan ekonomi sirkular tidak selalu membutuhkan teknologi tinggi, melainkan bisa disesuaikan dengan kearifan lokal (local wisdom) di masing-masing daerah.
Saat meninjau SPPG Gorontalo di Labuan Bajo, misalnya, ia menemukan solusi sirkular berjalan secara alami sesuai karakteristik lingkungan setempat.
“Di sana ada peternakan babi, sehingga sisa makanan dan minyak jelantah dimanfaatkan langsung untuk pakan ternak. Setiap daerah punya potensi dan solusi tersendiri. Tugas kita adalah melihat apa yang perlu didorong di masing-masing wilayah,” jelasnya.
Penguatan prinsip ekonomi sirkular dinilai makin mendesak di tengah ancaman perubahan iklim global. Diaz mengingatkan, tanpa langkah adaptasi dan mitigasi yang konkret, masa depan pulau-pulau di Indonesia berada dalam bahaya.
Ia mengutip ramalan Maplecroft yang menyebutkan sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia berpotensi tenggelam pada 2050, serta proyeksi Asian Development Bank (ADB) yang memperkirakan lebih dari 115 pulau sedang tenggelam pada 2100.
“Kita harus memastikan Indonesia tetap ada. Melalui sirkularitas di setiap proses produksi, kita pastikan proyeksi buruk itu tidak akan pernah terjadi,” tegas Wamen Diaz.
Acara Indonesia Net-Zero Summit 2026 ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat, Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Isu Air Retno Marsudi, serta Utusan Khusus Perubahan Iklim Tiongkok Liu Zhenmin.
