Oleh: Zulkifli Thahir
Sudah saatnya kita mengubah kacamata dalam memandang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Makassar. Selama ini, PKL sering kali dianggap sebagai “penyakit” kota—penyebab kesemrawutan yang merusak estetika dan ketertiban umum. Namun, jika kita mau jujur, PKL sesungguhnya adalah tulang punggung ekonomi kerakyatan yang paling tangguh. Di balik lapak-lapak sederhana di trotoar, ada ribuan keluarga yang menggantungkan hidup dan ada perputaran uang yang menjaga denyut nadi ekonomi lokal kita tetap berdetak.
Penataan kota tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai upaya pembersihan ruang publik. Kita harus bergeser ke arah yang lebih strategis: menjadikan penataan sebagai jembatan bagi UMKM untuk naik kelas melalui transformasi digital.
PKL Adalah Aset, Bukan Masalah
Periklanan
Kita perlu menegaskan kembali bahwa PKL bukan masalah yang harus disingkirkan dengan cara-cara represif. Mereka adalah kekuatan ekonomi rakyat. Jika pendekatan yang digunakan hanya sebatas penertiban, maka kita sedang menghancurkan mata pencaharian warga sendiri.
Seharusnya, kebijakan penataan mengedepankan pembinaan. Jika dikelola dengan baik, sektor informal ini bisa bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru, terutama di bidang kuliner, fesyen lokal, dan produk kreatif. Kuncinya adalah kolaborasi, bukan konfrontasi.
Digitalisasi: Amunisi untuk Naik Kelas
Di era yang serba cepat ini, “melek teknologi” bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Penataan fisik lapak harus dibarengi dengan penataan sistem usaha. Kami di IMDI Sulsel melihat ada lima langkah krusial yang harus diambil:
Digitalisasi Perizinan: Pendataan yang transparan dan berbasis digital agar PKL memiliki legalitas.
Sistem Pembayaran Modern: Sosialisasi penggunaan QRIS untuk memudahkan transaksi non-tunai.
Literasi Pemasaran: Pelatihan media sosial dan marketplace agar pasar mereka tidak hanya terbatas pada orang yang lewat di depan lapak.
Integrasi Logistik: Membuka akses kerja sama dengan platform pesan antar daring.
Aktivasi Ruang: Penyelenggaraan festival ekonomi kreatif secara berkala.
Dengan digitalisasi, pasar PKL Makassar tidak lagi terbatas secara geografis. Jangkauan mereka meluas, manajemen keuangan mereka lebih rapi, dan citra usaha mereka pun menjadi lebih profesional.
Menuju Sentra UMKM Kreatif
Salah satu solusi konkret yang kami tawarkan adalah pembentukan zona atau sentra UMKM kreatif di titik-titik strategis Makassar. Bayangkan sebuah kawasan yang tertata rapi, bersih, dan nyaman, di mana wisatawan bisa menikmati street food khas Makassar dengan standar pelayanan yang baik. Kawasan ini tidak hanya mengurangi kesemrawutan, tetapi justru menjadi destinasi wisata baru yang mendatangkan devisa.
Banyak kota maju di dunia terkenal justru karena budaya street food-nya yang dikelola secara modern. Makassar punya potensi luar biasa untuk mencapai level tersebut.
Kolaborasi sebagai Kunci
Tentu, visi ini tidak bisa dijalankan oleh Pemerintah Kota sendirian. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, perbankan, komunitas pedagang, serta organisasi kepemudaan seperti IMDI. Kami di IMDI Sulsel menyatakan siap terlibat aktif dalam pendampingan manajemen usaha dan literasi digital bagi para pelaku UMKM muda.
Target kita sudah jelas: Makassar yang tertib dan indah, namun tetap ramah bagi ekonomi rakyat. Penataan harus melahirkan keadilan, bukan penggusuran. Mari kita kawal transisi ini agar PKL Makassar tidak hanya bertahan hidup, tetapi tumbuh menjadi UMKM modern yang mandiri dan berdaya saing global.
(Penulis adalah Ketua DPD IMDI Sulawesi Selatan)
