12 hours ago
11
Jakarta -
Banyak orang Indonesia mengira sapaan Pak Haji atau Bu Haji merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang sudah ada sejak lama.
Padahal, sejarah mencatat gelar tersebut justru lahir dari kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Tradisi menyematkan gelar haji kepada orang yang baru pulang dari Tanah Suci ternyata bukan berasal dari aturan resmi atau syariat Islam maupun kebijakan pemerintah Arab Saudi.
Kebiasaan itu muncul karena ketakutan pemerintah kolonial terhadap jemaah haji asal Nusantara.
Pada masa penjajahan, ibadah haji tidak hanya dipandang sebagai urusan spiritual. Pemerintah kolonial melihat perjalanan haji juga memiliki dampak politik yang besar.
Banyak jemaah yang pulang dari Makkah dianggap membawa pemikiran baru dan semangat perlawanan terhadap penjajah.
Pandangan itu mulai muncul pada era Herman Willem Daendels sekitar 1810-an.
Tokoh yang dikenal lewat pembangunan Jalan Raya Anyer-Panarukan itu disebut khawatir terhadap pengaruh para jemaah haji sepulang dari Arab.
Karena itulah, Daendels mulai mewajibkan adanya paspor haji sebagai penanda identitas bagi penduduk pribumi yang berangkat ke Tanah Suci.
Kecurigaan serupa juga muncul pada masa pemerintahan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles.
Dalam bukunya berjudul History of Java yang terbit pada 1817, Raffles bahkan secara terbuka menilai orang Jawa yang pulang haji merasa lebih suci dan berpotensi menggerakkan perlawanan rakyat.
Aturan resmi terkait penyematan gelar haji baru benar-benar diterapkan pemerintah kolonial pada 1859.
Berdasarkan catatan sejarah, jemaah yang baru pulang haji diwajibkan mengikuti serangkaian pemeriksaan dan ujian.
Apabila dinyatakan lolos, mereka harus mencantumkan gelar haji di depan nama serta mengenakan identitas khas seperti sorban putih dan pakaian tertentu agar mudah dikenali.
Tujuan aturan itu ternyata bukan sekadar administratif. Pemerintah Hindia Belanda ingin lebih mudah mengawasi para eks-jemaah haji karena dianggap berpotensi memimpin pemberontakan.
Ketakutan tersebut semakin besar setelah pecahnya Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro.
Pemerintah kolonial percaya banyak gerakan perlawanan lahir dari pengaruh tokoh agama dan mereka yang pernah belajar di Tanah Suci.
Akibatnya, penyematan gelar Haji dijadikan alat pengawasan politik.
Saat muncul pemberontakan, pemerintah bisa lebih mudah mengidentifikasi dan memantau orang-orang yang dianggap berpengaruh di masyarakat.
Menariknya, kebiasaan itu ternyata terus bertahan bahkan setelah Indonesia merdeka.
Meski konteks politik kolonial sudah hilang, sapaan Pak Haji dan Bu Haji akhirnya berubah menjadi bentuk penghormatan sosial yang diwariskan lintas generasi hingga sekarang.
(ikh/fik)
Loading ...
