Makassartoday.com, Makassar — Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum krusial bagi insan pers di Sulawesi Selatan. Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sulsel, Zulkifli Thahir, SE, M.AP, menyerukan tiga poin utama: persatuan organisasi pers, peningkatan profesionalisme, serta penghentian diskriminasi terhadap media.
Menurut Zulkifli, menjamurnya organisasi pers saat ini seharusnya menjadi kekuatan besar untuk memperkuat demokrasi, bukan justru memicu perpecahan atau menciptakan sekat-sekat kepentingan.
“Tidak boleh ada lagi saling mereduksi, saling menjatuhkan, atau merasa paling berhak. Tidak ada kasta dalam profesi wartawan. Kita semua satu, berdiri di atas marwah yang sama: menjaga kemerdekaan pers,” tegas Zulkifli, Minggu (8/2/2026).
Ia menilai, ego sektoral antarorganisasi hanya akan memperlemah posisi tawar pers. Hal ini justru membuka celah masuknya intimidasi serta kekerasan terhadap jurnalis. Karena itu, solidaritas dan kolaborasi mutlak menjadi fondasi utama.
Periklanan
Stop Praktik Jurnalisme “By Order”
Namun, persatuan saja dinilai tidak cukup. Zulkifli mengingatkan agar seluruh pewarta dan perusahaan pers terus melakukan introspeksi dengan meningkatkan kompetensi dan kualitas produk jurnalistik.
Ia mewanti-wanti agar profesi wartawan tidak disalahgunakan sebagai alat tekanan, ancaman, atau kepentingan sesaat yang bersifat pesanan (by order).
“Jangan rendahkan profesi ini dengan praktik-praktik intimidatif atau pemberitaan pesanan yang mengabaikan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Itu bukan kerja pers, itu merusak marwah profesi,” ujarnya.
Zulkifli menekankan, ketidakprofesionalan hanya akan merugikan wartawan itu sendiri. Mulai dari hilangnya kredibilitas, turunnya kepercayaan publik, hingga risiko jeratan hukum seperti somasi dan pidana.
“Kualitas dan integritas adalah harga mati,” imbuhnya.
Kritik Pemerintah: Jangan Alergi dan Tebang Pilih
Di sisi lain, Zulkifli menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilai belum sepenuhnya terbuka terhadap fungsi kontrol sosial pers. Ia menegaskan, pemerintah harus dewasa dalam berdemokrasi dengan menerima kritik yang solutif.
“Jangan alergi terhadap kritik. Pers itu mitra, bukan musuh. Pemerintah tidak boleh menghindari wartawan atau memilah-milah media hanya karena dianggap tidak sejalan,” katanya.
Lebih tajam, ia mengingatkan agar tidak ada perlakuan diskriminatif dalam kerja sama publikasi atau kemitraan anggaran pemerintah. Selama media tersebut memenuhi regulasi dan bekerja profesional, mereka berhak diperlakukan setara.
“Tidak boleh ada tebang pilih atau hanya media ‘dekat’ yang dapat porsi. Kue APBD bukan untuk kelompok tertentu, tapi demi kepentingan masyarakat,” tegas Zulkifli.
Menutup pernyataannya, Zulkifli mengajak seluruh insan pers kembali pada jati diri profesi: independen, kritis, beretika, dan berpihak pada publik.
“Kalau pers bersatu, profesional, dan berintegritas, tidak ada kekuatan yang bisa membungkam kita. Itulah cita-cita Hari Pers Nasional yang sesungguhnya,” pungkasnya.
(**)
