Makassartoday.com, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan teguran keras kepada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) APBD Triwulan I Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).
Pria yang akrab disapa Appi ini menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak boleh hanya diukur dari angka serapan anggaran, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.Hentikan Pola Kerja “Silo” dan Kejar DampakDalam arahannya, Munafri menyoroti pola kerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih bekerja sendiri-sendiri atau sektoral.
Periklanan
Ia meminta ego sektoral tersebut segera ditinggalkan demi hasil pembangunan yang terintegrasi.”OPD A, B, dan C itu tidak berdiri sendiri. Yang kita harapkan bukan penilaian per OPD, tapi akumulasi dampak dari seluruh kinerja pemerintah kota,” tegas Munafri.
Menurutnya, banyak program yang gagal memberikan dampak karena perencanaan yang tidak terkoneksi dengan eksekusi di lapangan. Ia berharap setiap rupiah yang dibelanjakan APBD harus memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik dan kesejahteraan warga Makassar.
Triwulan I Sebagai Penentu Ritme
Wali Kota menekankan bahwa fase awal di triwulan pertama sangat krusial untuk menentukan arah pembangunan selama setahun penuh. Ia mengingatkan agar pola lama yang menunda pekerjaan hingga akhir tahun (kejar tayang) tidak lagi terulang.
”Yang paling penting di triwulan pertama bukan capaiannya, tapi ketepatan arah. Kalau arah sudah benar, baru kita gas. Jangan sampai kita cepat, tapi salah arah,” imbuhnya.
Ia juga merujuk pada RPJMD 2025–2029 dengan visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan” sebagai kontrak politik dan administratif yang wajib dijalankan secara konsisten.
Realisasi Anggaran Capai 11,07 Persen
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Kota Makassar, Muh. Dahyal, memaparkan laporan capaian kinerja keuangan daerah. Hingga akhir Triwulan I 2026, realisasi belanja daerah tercatat mencapai Rp465 miliar atau sekitar 11,07 persen dari total anggaran Rp4,2 triliun.
”Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, ada peningkatan realisasi keuangan sebesar 0,6 persen,” ungkap Dahyal.
Sementara dari sisi pendapatan, Pemkot Makassar berhasil mengantongi Rp1,041 triliun atau 22,14 persen dari target Rp4,7 triliun. Dahyal menilai tren ini menunjukkan sentimen positif dalam pengelolaan pendapatan daerah dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 20,91 persen pada periode yang sama.
Rapat Monev ini diharapkan menjadi instrumen pengambilan keputusan strategis agar setiap kelemahan di awal tahun dapat segera diperbaiki pada triwulan berikutnya.
