Beranda » Nasional » Prabowo Minta Masyarakat Punya Rekening Koran, Apa Tujuannya?
- calendar_month 1 jam yang lalu
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Makassartoday.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta penduduk Indonesia memiliki rekening koran. Untuk merealisasikan arahan tersebut, pemerintah meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) menyiapkan rekening bagi masyarakat.
Arahan itu menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyediaan rekening tersebut akan menggunakan data kependudukan dari Dukcapil. Data itu selanjutnya akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, terutama untuk mendukung sistem pembayaran.
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” ujar Airlangga.
Pemerintah kemudian menyiapkan QRIS sebagai gateway system dalam skema tersebut. Penggunaan QRIS diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus meningkatkan literasi keuangan.
“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” tutur Airlangga.
Rekening yang disiapkan bagi masyarakat juga akan menjadi jalur untuk berbagai program pemerintah. Airlangga mengatakan program-program tersebut nantinya dapat disalurkan langsung melalui rekening warga.
“Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” katanya.
Arahan tersebut dibahas pemerintah bersamaan dengan evaluasi tingkat inklusi dan literasi keuangan nasional. Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen.
Airlangga menilai angka tersebut relatif baik jika dibandingkan dengan standar yang digunakan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen,” katanya.
Dalam paparannya, Airlangga juga menyebut tingkat literasi keuangan berdasarkan survei berada di angka 69,57 persen.
“Sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” ujarnya.
Dengan skema yang dibahas dalam rapat tersebut, pemerintah akan menghubungkan data penduduk dengan layanan perbankan. BRI dan BSI disiapkan untuk menyediakan rekening, sementara data Dukcapil akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia.
QRIS kemudian digunakan sebagai bagian dari sistem pembayaran untuk mendukung transaksi masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan rekening tersebut agar berbagai program ke depan dapat disalurkan kepada warga.
Alasan Prabowo Minta Masyarakat Punya Rekening di Bank
Di tengah maraknya dompet digital, penting membedakan rekening bank dengan akun uang elektronik.
Masyarakat bisa memiliki DANA, GoPay, OVO, atau layanan dompet digital lain tanpa memiliki rekening bank. Akun tersebut memungkinkan pengguna menyimpan saldo elektronik dan melakukan berbagai transaksi, tetapi statusnya berbeda dari rekening tabungan di bank.
Karena itu, apabila arahan Prabowo memang ditujukan untuk memperluas kepemilikan rekening bank, targetnya bukan sekadar memastikan setiap orang mempunyai akun pembayaran digital.
Rekening bank memberikan hubungan langsung dengan lembaga perbankan dan sistem keuangan formal.
Sementara dompet digital lebih berfungsi sebagai sarana transaksi elektronik. Keduanya dapat digunakan secara bersamaan, tetapi bukan produk yang sama.
